"Ini celetukan teman-teman untuk menilai apa BNPT ini masih dapat dihandalkan untuk menjumpai terorisme atau telah waktunya dievaluasi," kata Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Baca Juga : Pengertian Paragraf
Adies belum tahu seperti apa perubahan pelajari itu. Tetapi, bila BNPT dipandang tidak dapat dihandalkan, Adies menyebutkan bisa pekerjaannya diarahkan pada pihak kepolisian.
"Kami belum mengetahui bagaimana kelak. Kita akan lihat mengembangnya seperti apa. Bermakna jika dievaluasi bermakna semua di-handle oleh faksi kepolisian, dalam soal ini Densus 88," tutur Adies.
Menurut Adies, anggota Komisi III menanyakan kenapa tetap ada insiden terorisme terlebih dulu baru ada langkah mengantisipasi yang diambil. Adies menyentuh kesuksesan BNPT dalam program deradikalisasi.
"Jika disebut sukses ataukah tidak itu relatif, sebab sejumlah besar yang semakin lama itu umumnya telah kembali dari deradikalisasi. Dari pertanyaan kami dari teman-teman, mengapa makin banyak pula paham-paham yang baru atau ranting-ranting makin menjamur," katanya.
Selanjutnya, Adies minta terdapatnya kolaborasi yang terpadu di antara BNPT dengan faksi Densus 88 Polri. Kolaborasi itu disebutkan Adies terkait dengan mencegah sampai deradikalisasi.
"Kita ingin satu pengaturan, benar-benar pengaturan yang betuk terpadu. Pengaturan yang mengagumkan, dimana mencegah yang kita ketahui cepat ditangani serta langsung ke titik sarangnya, serta langsung dideradikalisasi," katanya.
Baca Juga : Paragraf Adalah
"Jangan kelak orangnya dapat dekat-dekat dengan petinggi, ditambah lagi aparat, terus mendadak meledak baru kelak orang ini demikian, tidak bisa demikian. Harus lebih dikoordinasikan di antara faksi BNPT serta Densus," lanjut ia.
Adies menjelaskan faksinya berencana rapat kombinasi dengan beberapa faksi yang berkaitan dengan terorisme. Menurut Adies, Komisi III merencanakan untuk rapat kombinasi bersama dengan Komisi I serta VIII DPR, TNI, sampai BIN.
"Tentu saja ada, ini kan baru rapat awal kita pingin dengarkan dahulu grand desain serta grand taktik dari partner kerja. Dari sana baru kita pelajari apa memerlukan rapat kombinasi ataukah tidak. Kita ada juga gagasan untuk lakukan rapat kombinasi dengan Komisi I serta Komisi VIII, berkaitan dengan moral-moral tokoh agama dan sebagainya itu. Dengan TNI, BIN, dan sebagainya ini kita ada gagasan," ujarnya.
No comments:
Post a Comment